Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dipastikan akan memengaruhi harga barang dan jasa yang dikenakan pajak, kecuali sembako dan barang tertentu yang dikecualikan dari PPN.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan simulasi perhitungan dampak kenaikan PPN ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, memberikan ilustrasi sederhana untuk memahami perubahan tersebut.
“Jika seseorang membeli barang senilai Rp5 juta dengan tarif PPN sebelumnya, yaitu 11 persen, maka PPN yang dibayarkan adalah Rp550 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5,550 juta. Namun, dengan tarif baru 12 persen, PPN yang dikenakan menjadi Rp600 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5,6 juta,” jelas Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12).
Dwi menambahkan bahwa kenaikan tarif ini hanya menambah beban harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen. “Kenaikan ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif PPN 11 persen,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah barang dan jasa tertentu tetap dikecualikan dari kenaikan ini. DJP Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa barang dan jasa berikut tidak akan dipungut PPN atau dikenakan tarif 0 persen:
1. Kebutuhan Pokok: Beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran.
2. Jasa: Pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, angkutan umum darat dan air, tenaga kerja, serta persewaan rumah sederhana.
3. Barang Lain: Buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan agar lebih adil dan progresif. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk memahami dampaknya terhadap konsumsi harian. Pemerintah juga telah mengintensifkan sosialisasi untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha siap menghadapi perubahan ini.
Dengan penerapan PPN 12 persen, konsumen disarankan lebih cermat dalam mengelola pengeluaran, terutama untuk pembelian barang dan jasa yang terkena pajak. Di sisi lain, barang kebutuhan pokok dan layanan penting tetap mendapatkan perlindungan melalui pengecualian pajak.
