Zulfikar (Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Selor)
Tanjung Selor — Lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Bulungan, DPRD, kini berada di titik nadir kepercayaan publik setelah serangkaian kasus serius mencuat, mulai dari dugaan korupsi, penggunaan ijazah palsu, hingga tindakan kriminal dan moral. Keadaan ini memicu reaksi keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor yang mempertanyakan fungsi dan integritas lembaga tersebut.
Kegagalan Akuntabilitas yang Sistematis
Gedung wakil rakyat yang seharusnya menjadi pilar akuntabilitas keuangan negara kini justru menjadi sumber masalah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kwitansi perjalanan dinas fiktif atau palsu menjadi sorotan utama.
”Ini bukan lagi kesalahan administratif,” tegas Ketua HMI Cabang Tanjung Selor, Zulfikar. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, di mana rakyat patuh membayar pajak, namun uang tersebut diduga disalahgunakan oleh wakilnya sendiri.”
Isu ini diperparah dengan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu anggota dewan, yang kasusnya telah menyeret satu tersangka ke ranah hukum oleh Polda Kalimantan Utara. Kasus ijazah ini dipandang HMI sebagai pelanggaran fundamental terhadap nilai kejujuran yang harusnya dicontohkan wakil rakyat.
Moralitas Runtuh, Kekerasan Merajalela
Krisis di DPRD Bulungan merambah hingga ranah moral dan hukum pidana. Publik dikejutkan dengan kabar skandal perselingkuhan dan penelantaran istri yang melibatkan anggota dewan. Di saat yang sama, dua anggota DPRD lainnya dilaporkan tersandung kasus pengeroyokan terhadap seorang ketua kelompok tani.
Peristiwa ini, menurut Zulfikar, tidak hanya melukai korban, tetapi juga menodai citra lembaga: “Wakil rakyat seharusnya menyelesaikan masalah, bukan menambah daftar kekerasan. Ketika moralitas dan kepatuhan hukum anggota dewan runtuh, lantas apa yang bisa diharapkan rakyat dari lembaga ini?”
Pertanyaan Kritis HMI: Tempat Mengadu Rakyat Hilang
Melihat tumpukan persoalan ini—yang meliputi ranah keuangan, hukum, dan moral—HMI Cabang Tanjung Selor menyimpulkan bahwa DPRD Bulungan sedang mengalami krisis kepercayaan institusional yang parah.
”Rakyat kini bingung harus mengadu ke siapa. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi corong aspirasi justru dipenuhi oleh orang-orang yang tersandung kasus, itu tanda bahaya bagi demokrasi lokal,” ujar Zulfikar, menyoroti hilangnya marwah legislatif sebagai rumah rakyat.
HMI menuntut pembersihan internal menyeluruh dan penegakan hukum yang transparan dan tegas tanpa pandang bulu terhadap semua oknum yang terlibat. Desakan ini menjadi seruan bagi masyarakat Bulungan untuk tidak lagi diam dan menuntut kembali lembaga perwakilan yang bersih, berwibawa, dan bekerja murni untuk kepentingan publik.
