BULUNGAN, seruyuk.id – Dalam Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I tahun 2024 yang berlangsung pada Senin, (25/11/2024), H. Lawang, anggota DPRD Bulungan dari Fraksi PAN-PPP, menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Mengawali penyampaiannya, H. Lawang menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBD 2025, yang dinilai sebagai alat penting untuk pengelolaan sumber daya daerah secara optimal dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN-PPP memberikan beberapa catatan penting terkait prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2025:
1. Pembangunan Infrastruktur
Fraksi PAN-PPP menekankan pentingnya infrastruktur sebagai kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian khusus pada pembangunan jalan-jalan prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
2. Penguatan UMKM
Fraksi PAN-PPP juga menyoroti peran penting UMKM dalam pemulihan ekonomi. Program-program seperti Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang bekerja sama dengan BUMD (BPR) dinilai telah membantu perekonomian masyarakat. Namun, program ini diharapkan dapat didorong lebih maksimal untuk menghadapi tantangan ke depan.
Berdasarkan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan catatan yang disampaikan, Fraksi PAN-PPP menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PAN-PPP menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025,” ujar H. Lawang dalam pidatonya.
Dalam penutupnya, Fraksi PAN-PPP berharap agar APBD 2025 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna ini kemudian ditutup dengan persetujuan bersama seluruh fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2025.
