BULUNGAN, seruyuk.id – Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Halim Perkasa, SH, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi pada Senin (25/11/2024), menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk terus mendorong fasilitas dan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan upaya ini dapat menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang potensial dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.
“Kami berharap APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi SILPA di tahun mendatang. Hal ini penting untuk mendukung peningkatan PAD, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Abdul Halim.
Dalam pandangannya, Abdul Halim juga menyampaikan beberapa saran prioritas:
1. Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Listrik Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah blankspot yang belum terjangkau jaringan telepon dan internet, seperti Desa Mangkupadi di KM 57 dan Desa Sajau Metun. Selain itu, desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga perlu diprioritaskan untuk mewujudkan keadilan pembangunan.
2. Fasilitas Kesehatan dan Olahraga Pemerintah diharapkan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan membangun fasilitas olahraga yang ramah lingkungan. Salah satu aspirasi masyarakat Desa Salimbatu adalah pembangunan jogging track yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
3. Pembangunan Gang Desa dan Infrastruktur Jalan Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan pembangunan gang-gang di Desa Binai dan permukiman padat di Tanjung Selor untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah, termasuk KM 56 Desa Sajau Metun.
4. Sarana Irigasi dan Tanggul Pertanian Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah diminta membangun dan memperbaiki sarana irigasi serta tanggul pertanian di wilayah Satuan Pemukiman (SP).
5. Dukungan untuk Nelayan, Petani, dan UMKM Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan bantuan kepada nelayan, petani, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Bulungan. Abdul Halim menyoroti tantangan yang dihadapi sektor ini di era globalisasi, termasuk rendahnya kestabilan harga produk dan persaingan yang ketat.
Persetujuan Raperda APBD 2025
Pada akhir penyampaian pandangannya, Abdul Halim menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami percaya bahwa APBD 2025 ini dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga yakin, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik sebagai wujud pengabdian kepada Kabupaten Bulungan,” tutup Abdul Halim.
Penyampaian ini mendapat perhatian luas dari anggota DPRD lainnya dan masyarakat, yang berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan masukan-masukan tersebut demi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.
