BULUNGAN – Dengan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2024 yang prosesnya masih berlangsung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara telah menyiapkan anggaran besar untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, menyampaikan bahwa tahun ini anggaran belanja pegawai telah disiapkan hampir Rp 1 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji serta tunjangan.
“Kita sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar, hampir Rp 1 triliun, untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sekitar Rp 900 miliar, tahun ini ada tambahan lebih dari Rp 100 miliar,” ujarnya.
Denny juga menambahkan bahwa anggaran ini tidak hanya untuk gaji pegawai, tetapi juga mencakup Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Ini tidak hanya gaji saja, tapi juga untuk TPP. Untuk tenaga PPPK, mereka mulai menerima gaji sesuai surat yang ditetapkan, yaitu pada bulan Juni,” tambahnya.
Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, BKAD Kaltara juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah anggaran yang dialokasikan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 48 miliar untuk masing-masing pembayaran.
“Jadi, untuk THR sebesar Rp 48 miliar dan gaji ke-13 juga sebesar Rp 48 miliar. Sekali pencairan nanti mencapai Rp 96 miliar,” jelas Denny.
Terkait waktu pencairan THR, BKAD Kaltara masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Peraturan Pemerintah (PP) harus turun dulu, baru kita buatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk menindaklanjutinya,” paparnya.
Denny juga menegaskan bahwa kesejahteraan ASN menjadi perhatian utama Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Bahkan, gubernur meminta agar pencairan tunjangan, gaji, dan THR dilakukan lebih cepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Beliau minta kalau bisa, Provinsi Kaltara jadi contoh dengan mencairkan lebih awal dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” pungkasnya.
Dengan anggaran yang telah disiapkan, diharapkan kesejahteraan ASN di Kaltara semakin terjamin dan proses pembayaran berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
