BULUNGAN, seruyuk.id – Dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kabupaten Bulungan, Senin (25/11/2024), Fraksi Hanura melalui Robert Usat, M.Pd., menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Robert Usat mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, atas penyampaian nota penjelasan terkait Raperda APBD 2025. Ia menekankan bahwa pembahasan telah dilakukan secara menyeluruh, baik secara internal DPRD maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Robert menyampaikan bahwa Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
Dari pembahasan yang telah dilakukan, struktur anggaran APBD 2025 disepakati sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah: Rp1.899.733.782.233,-
Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
2. Belanja Daerah: Rp2.404.308.218.000,-
Belanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
3. Defisit: Rp504.574.435.767,-
Untuk menutup defisit ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya disepakati nihil.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Hanura memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah:
1. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Program: Fraksi Hanura berharap pemerintah dapat memastikan penyerapan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sesuai perencanaan dan target.
2. Pembangunan Ruang UGD Puskesmas Sekatak: Menyoroti pentingnya pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) di Kecamatan Sekatak untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.
3. Optimalisasi PDAM Sekatak: Pemerintah diharapkan mendorong PDAM Sekatak agar lebih maksimal dalam mengelola dan menyediakan air bersih yang dapat dinikmati masyarakat.
4. Pembangunan Gedung BPU Desa Antutan: Fraksi Hanura mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian pada pembangunan gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) di Desa Antutan, yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
Robert Usat menegaskan bahwa Fraksi Hanura mendukung persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025, dengan harapan realisasi anggaran dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bulungan.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa DPRD dan pemerintah daerah akan terus bersinergi untuk memastikan pelaksanaan APBD 2025 sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.
